Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Pemadaman listrik berulang dalam beberapa bulan terakhir dikeluhkan warga Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar).

Salah seorang warga, Andika Yuda, mengaku mengalami kerugian akibat kerusakan sejumlah barang elektronik di rumahnya, mulai dari rice cooker dan lemari es hingga televisi.

Ia mengaku, kerusakan barang elektronik di rumahnya terjadi di tengah pemadaman listrik yang disebut kerap berlangsung tanpa pemberitahuan lebih awal.

Ia menduga gangguan arus listrik saat pemadaman maupun ketika listrik kembali menyala berkaitan dengan kerusakan perangkat elektronik tersebut. Namun, penyebab pastinya belum dapat dipastikan.

“Rice cooker saya sudah rusak dan akhirnya harus membeli yang baru dengan harga hampir Rp1 juta. Sementara lemari es yang rusak sampai sekarang belum diperbaiki karena keterbatasan biaya. Sekarang televisi di rumah juga mulai bergaris pada layarnya,” ujarnya kepada Poskotakaltimnews pada Sabtu (24/10/2026).

Selain kerusakan barang elektronik, ia mempersoalkan minimnya pemberitahuan sebelum pemadaman berlangsung.

Menurutnya, informasi mengenai pemadaman justru disampaikan setelah listrik padam, disertai keterangan tentang adanya perbaikan tanpa penjelasan terperinci mengenai gangguan yang terjadi.

Ia meminta PLN lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan, mulai dari lokasi gangguan, penyebab pemadaman, hingga langkah penanganan yang dilakukan.

Menurutnya, pelanggan berhak mengetahui kondisi yang menyebabkan pasokan listrik terputus.

“Seharusnya PLN transparan. Gangguannya di mana, penyebabnya apa, dan solusinya seperti apa. Kami sebagai konsumen sangat-sangat dirugikan kalau seperti ini. Kami tiap bulan selalu membayar dan itu tidak pernah telat, tetapi kenapa pelayanannya seperti ini,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan bentuk tanggung jawab PLN apabila gangguan kelistrikan menimbulkan kerugian bagi pelanggan.

Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai mekanisme penanganan pengaduan maupun kemungkinan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau kami tidak bayar, meteran bisa dicabut. Sedangkan kalau terjadi seperti ini, konsekuensi PLN apa? Kompensasi yang mereka berikan kepada kami seperti apa? Kan tidak ada,” ucapnya.

Ia berharap PLN segera mengevaluasi kondisi kelistrikan di Tenggarong agar pemadaman tidak terus berulang dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal.

“Harapan kami, PLN segera mencari solusi. Jangan seperti ini terus, karena masyarakat sudah banyak dirugikan. Kami ini daerah penghasil batu bara, tetapi di sini malah mati lampu,” tuturnya.

Keluhan tersebut turut mendapat perhatian Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto.

Ia menyayangkan persoalan pelayanan listrik yang dinilai belum terselesaikan secara optimal, sementara pemadaman masih kerap terjadi di Tenggarong dan sejumlah wilayah Kukar.

“Kami tentu menyayangkan karena hingga saat ini persoalan pelayanan listrik belum terselesaikan secara optimal. Pemadaman listrik, baik secara bergilir maupun tanpa jadwal yang jelas, masih sering terjadi di Tenggarong dan Kukar pada umumnya,” ujarnya.

Menurutnya, PLN harus segera menghadirkan solusi yang benar-benar menjawab persoalan masyarakat.

Sebab, kata dia, dampak pemadaman tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian akibat terganggunya penggunaan barang elektronik.

Ia mengingatkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan.

Sementara itu, warga yang memiliki genset harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM).

“Jangan sampai masyarakat terkesan hanya bisa menerima kondisi ini, sementara solusi yang diberikan masih sebatas pemadaman bergilir. Persoalan ini sudah berlangsung cukup lama dan harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Ia juga meminta PLN menyampaikan secara terbuka kendala yang menyebabkan pemadaman berulang.

Transparansi dinilai penting agar masyarakat mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi, termasuk langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi gangguan pasokan listrik.

“PLN juga perlu menyampaikan secara terbuka dan transparan kendala-kendala yang selama ini dihadapi, termasuk faktor yang menjadi penyebab pemadaman listrik. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi,” ucapnya.

Ia menilai, sebagai salah satu daerah penyumbang sumber daya alam yang besar bagi pemerintah dan negara, Kukar semestinya mendapatkan pelayanan kelistrikan yang memadai.

“Karena itu, sudah seharusnya pelayanan yang diterima masyarakat juga sebanding dengan kontribusi daerah tersebut,” kata dia.

Terkait kemungkinan DPRD Kukar memanggil PLN untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP), ia menyatakan langkah tersebut dapat dipertimbangkan apabila persoalan pemadaman terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.

Menurutnya, PLN seharusnya tidak perlu menunggu pemanggilan dari DPRD untuk mengevaluasi pelayanan dan mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi pelanggan.

Meski demikian, DPRD membuka kemungkinan mengundang pihak PLN untuk membahas persoalan tersebut bersama-sama.

“Apabila persoalan ini semakin serius dan berlarut-larut, kami akan menyuarakannya dan mendorong agar pihak PLN, khususnya yang menangani wilayah Tenggarong, diundang atau dipanggil untuk membahas persoalan tersebut dan mencari solusi bersama,” pungkasnya. (Kriz)